BANDAR LAMPUNG – Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Bandar Lampung mempercepat penanganan Tuberkulosis (TBC) dengan memperkuat pelacakan kasus hingga ke tingkat kelurahan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, dalam upaya mengakselerasi eliminasi TBC di Indonesia.
Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Muhtadi A. Temenggung, mengungkapkan pihaknya kini telah mengantongi data penderita secara rinci berbasis nama dan alamat di setiap wilayah kerja Puskesmas.
“Data penderita sudah by name by address di tiap kelurahan. Ini menjadi dasar untuk memastikan ketersediaan obat sekaligus pemantauan pasien secara berkala,” ujar Muhtadi, Selasa, 21 April 2026.
Ia menjelaskan, seluruh 31 Puskesmas di Bandar Lampung telah melayani pasien TBC. Namun, belum semuanya dilengkapi alat Tes Cepat Molekuler (TCM). Meski demikian, layanan pemeriksaan tetap berjalan optimal melalui sistem rujukan.
Saat ini, fasilitas TCM tersedia di sejumlah titik strategis, seperti RSUD Abdul Moeloek, RSUD A. Dadi Tjokrodipo, rumah sakit swasta, serta beberapa Puskesmas tertentu.
“Pasien dari Puskesmas yang belum memiliki alat langsung dirujuk ke lokasi terdekat. Mulai dari pemeriksaan hingga pengobatan kami pastikan gratis,” tegasnya.
Dalam upaya memutus rantai penularan, Dinkes menerapkan dua skema penanganan. Pasien yang terkonfirmasi positif wajib menjalani pengobatan rutin selama enam bulan. Sementara bagi yang hasil skriningnya negatif, diberikan Terapi Pencegahan TBC (TPT) berupa obat yang dikonsumsi satu kali dalam seminggu selama 12 minggu.
Muhtadi menambahkan, langkah percepatan eliminasi TBC ini juga diperkuat melalui kebijakan daerah berupa keputusan wali kota dan peraturan wali kota tentang rencana aksi penanggulangan TBC.
Tak hanya mengandalkan dukungan pemerintah pusat, Pemkot Bandar Lampung juga mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung operasional petugas dan kader di lapangan.
“Penanganan TBC adalah tanggung jawab bersama. Kami sudah bentuk tim percepatan yang melibatkan lintas sektor. Peran pamong dan kader di tingkat kelurahan sangat penting sebagai ujung tombak pelacakan dan edukasi,” pungkasnya. (rm)
