BANDAR LAMPUNG – Kerja trengginas dan profesional yang dilakukan Pansus LHP BPK DPRD Lampung pimpinan AM Syafei mendapat atensi dari mantan anggota DPRD Lampung beberapa periode, H. Abdullah Fadri Auli, SH.
Politisi senior yang menjabat Ketua Partai Ummat Provinsi Lampung ini memberi beberapa saran kepada Pansus LHP BPK DPRD Lampung yang bekerja maraton hingga 20 Januari 2025 mendatang.
Apa saja saran mantan Ketua DPW PAN Provinsi Lampung itu? “Harusnya yang menjadi modal Pansus LHP BPK DPRD adalah program pembiayaan yang dituangkan dalam APBD tahun sebelumnya, dimana didalam rencana anggaran itu banyak yang dituangkan merupakan copy paste dari anggaran sebelumnya,” kata Bang Aab, panggilan akrabnya, Kamis (16/1/2025) pagi.
Ironisnya, praktik copy paste dari anggaran sebelumnya itu, lanjut Bang Aab, tanpa dihitung dari sisi manfaat dan visible tidak anggaran itu ditempatkan, dan apa hasil yang diperoleh dari penempatan anggaran tersebut diulang atau ditambah, apa yang menjadi target yang dicapai dan tercapai atau tidaknya target tersebut.
“Belum lagi anggaran-anggaran yang sifatnya berulang dalam setiap penyusunan anggaran. Juga pembelian barang yang menurut saya sama sekali tidak diukur sudah berapa banyak barang itu dianggarkan dan diadakan,” ucapnya.
Bang Aab memberi contoh terkait hal tersebut. Seperti pembelian komputer dan laptop, yang bila dihitung dalam beberapa tahun anggaran sepertinya bisa membuka toko komputer dan toko laptop.
“Sementara bidang aset sendiri tidak jeli dalam menghitung jumlah aset yang setiap tahun dibeli, belum lagi penganggaran dan pembelian ATK yang kalau dijumlahkan nilainya sudah sangat besar sekali anggaran yang dibutuhkan. Jadi menurut saya, hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian dari kawan-kawan legialator yang masuk didalam pansus LHP BPK DPRD,” sambung Bang Aab.
Sebagaimana diketahui, Pansus LHP BPK DPRD Lampung beberapa hari belakangan ini bekerja maraton melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai OPD. Menurut Sekretaris Pansus, Munir Abdul Haris, mereka bekerja hingga tanggal 20 Januari, dan pada 21 Januari hasilnya akan disampaikan dalam rapat Dewan.
Menurut pemantauan media ini, kinerja Pansus LHP BPK DPRD Lampung kali ini lebih “menggigit” dibandingkan pansus-pansus sebelumnya. Bukan saja karena para wakil rakyat yang ada di dalam pansus menunjukkan kesungguhannya membedah temuan-temuan BPK dalam mencari akar masalah dan menemukan solusi perbaikan, namun juga keterbukaan kepada publik melalui dibukanya kegiatan RDP untuk diliput media. Tercatat hanya saat RDP dengan Inspektorat saja, pansus “menutup pintunya”. (fjr)
