BANDAR LAMPUNG – Desakan agar Pemerintah Kota Bandar Lampung menutup objek wisata yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) menguat pasca tragedi di Wira Garden yang menewaskan dua mahasiswa.
Tuntutan itu disuarakan Ketua Umum PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bandar Lampung, Topik Sanjaya, dalam aksi di halaman Pemkot Bandar Lampung, Senin (13/4).
Topik menegaskan, audit menyeluruh terhadap seluruh destinasi wisata di Kota Tapis Berseri menjadi langkah mendesak guna mencegah jatuhnya korban jiwa di kemudian hari.
“Audit keselamatan wisata perlu dilakukan agar tidak ada korban lagi. Kalau tidak sesuai SOP, kami minta wisata tersebut ditutup,” tegasnya.
Ia menyinggung insiden tragis awal April 2026 lalu, saat dua mahasiswa Universitas Lampung (Unila), Bunga Rosana dan Fatmawati, meninggal dunia setelah terseret arus Sungai Way Kuripan di kawasan Wira Garden.
Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, Adiansyah, menyatakan pihaknya siap melakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh destinasi wisata.
“Kita siap melakukan audit, seluruh destinasi wisata akan kita evaluasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bandar Lampung, Febriana, menegaskan evaluasi juga akan menyasar aspek perizinan.
Menurutnya, mekanisme penindakan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan izin jika pengelola tidak mematuhi ketentuan.
“Ada tahapan, mulai dari teguran. Jika tidak diindahkan, izin bisa dicabut. Kita sepakat jika SOP tidak sesuai, siap untuk dilakukan pencabutan,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak pengelola Wira Garden untuk bertanggung jawab terhadap keluarga korban, termasuk memberikan bantuan pendidikan.
Perwakilan manajemen Wira Garden, Adyo Supri, menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut dan memastikan pihaknya telah berkomunikasi dengan keluarga korban.
“Kami menyampaikan empati dan duka mendalam kepada keluarga korban. Kami juga siap membantu biaya pendidikan keluarga,” ujarnya.
Ia menambahkan, manajemen pada prinsipnya bersedia memenuhi tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.(rm)
