BANDAR LAMPUNG – Dalam Focus Group Discussion (FGD) penanganan banjir bersama BBWS Mesuji Sekampung, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana tegaskan bahwa pelanggaran sempadan sungai menjadi salah satu akar persoalan banjir di kota tersebut.
Dalam hal itu, Walikota Bandarlampung Eva Dwiana mengatakan bahwa banyak bangunan yang menutup aliran sungai
“Tidak ada yang ditutupi. Kalau saya buka semua, memang kondisi Bandar Lampung seperti ini. Banyak bangunan, mulai dari rumah, masjid sampai hotel yang menutup aliran sungai,” tegas Eva Dwiana saat FGD di kampus Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Selasa (28/4/2026).
Lanjutnya, secara aturan, sempadan sungai sejauh tiga meter seharusnya steril dari bangunan. Namun di lapangan, kondisi sosial masyarakat membuat penertiban tidak bisa dilakukan secara kaku.
“Sebenarnya tiga meter dari sungai itu tidak boleh ada bangunan. Tapi kami juga manusiawi, yang jadi perhatian kami adalah rumah warga,” katanya
Ia menjelaskan, tercatat sekitar 33 sungai besar yang melintas di wilayah kota bandarlampung. Yang dimana hal itu mempengaruhi penanganan banjir akibat banyaknya alirsan sungai di bandarlampung.
“Kita punya 33 sungai besar. Hampir di setiap kecamatan ada rumah yang menutup sungai,” katanya.
Kemudian, dalam kegiatan FGD tersebut turut diinisiasi sejumlah pimpinan perguruan tinggi, di antaranya Rektor Universitas Lampung Prof. Lusmeilia Afriani, Rektor Universitas Bandar Lampung Prof. Yusuf Barusman, serta Rektor Institut Teknologi Sumatera Prof. I Nyoman.
Sementara itu, Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Kawari, menyebut pola banjir di Bandar Lampung terus berubah akibat faktor lingkungan dan curah hujan tinggi.
“Pada 6 Maret banjir terjadi di 44 titik, lalu 11 April polanya sudah berpindah. Titik yang kami tangani juga ikut berubah,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyebab banjir tidak hanya soal hujan, tetapi juga kerusakan struktur sungai seperti tanggul jebol, sedimentasi tinggi, hingga penyempitan badan sungai akibat bangunan dan infrastruktur.
“Permasalahan utama karena curah hujan tinggi, tanggul jebol, serta penyempitan badan sungai, termasuk di jembatan dan gorong-gorong,” ujarnya.
Menurut Elroy, solusi penanganan banjir tidak bisa parsial, melainkan harus berbasis daerah aliran sungai (DAS) secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Tidak bisa hanya dikeruk. Harus ada masterplan besar dari hulu sampai hilir, karena banyak juga tanggul rendah dan permukiman padat di daerah rawan banjir,” tandasnya.
Dalam forum tersebut, Eva Dwiana mengajak seluruh pihak, termasuk akademisi dan pemangku kepentingan, untuk bersama-sama mencari solusi komprehensif. (in)
